Nilai Beli Beras Medium= 10.980 ( Rp / kg )  Gula Pasir= 14.182 ( Rp / kg )  Minyak Goreng Curah= 11.332 ( Rp / kg )  Tepung Terigu= 8.273 ( Rp / kg )  Kedelai lokal= 10.000 ( Rp / kg )  Kedelai Impor= 11.200 ( Rp / kg )  Daging Sapi= 117.273 ( Rp / kg )  Daging Ayam Broiler= 30.426 ( Rp / kg )  Telur Ayam Ras= 22.091 ( Rp / kg )  Cabe Merah Keriting= 27.818 ( Rp / kg )  Cabe Merah Biasa= 29.727 ( Rp / kg )  Bawang Merah = 28.091 ( Rp / kg )  Beras Medium= 10.980 ( Rp / kg )  Nilai Jual Beras Medium= 10.659 ( Rp / kg )  Gula Pasir= 13.009 ( Rp / kg )  Minyak Goreng Curah= 11.412 ( Rp / kg )  Tepung Terigu= 9.106 ( Rp / kg )  Kedelai lokal= 10.749 ( Rp / kg )  Kedelai Impor= 10.718 ( Rp / kg )  Daging Sapi= 116.518 ( Rp / kg )  Daging Ayam Broiler= 30.653 ( Rp / kg )  Telur Ayam Ras= 22.602 ( Rp / kg )  Cabe Merah Keriting= 30.050 ( Rp / kg )  Cabe Merah Biasa= 28.349 ( Rp / kg )  Bawang Merah = 26.972 ( Rp / kg )  Beras Medium= 10.659 ( Rp / kg ) 

Kalender Agenda

<<  September 2017  >>
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Agenda Kegiatan

Tabel Ekspor-Impor

Data Nasional
Data Jawa Timur
Eror
  • JHTMLBehavior::caption not supported.
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JHTML::date not supported.
  • JHTML::date not supported.
  • JHTML::date not supported.
  • JHTML::date not supported.
  • JHTML::date not supported.
  • JHTMLIcon::email not supported.
  • JHTMLIcon::print_popup not supported.
  • JHTMLIcon::pdf not supported.
  • JHTMLBehavior::mootools not supported.

Pemprov Jawa Timur Sederhanakan Perizinan untuk Pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

There are no translations available.

http://www.limbahb3.com/wp-content/uploads/2015/03/kayu.jpg

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili oleh Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Kementerian Kehutanan dan Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si (Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara Rapat Koordinasi Percepatan SVLK dengan mengundang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas yang membidangi kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten / Kota seluruh Jawa Timur.

Rapat Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian dalam rangka Percepatan SVLK pada IUIPHHK s.d 6.000 m3 / tahun dan IKM secara Berkelompok yang diikuti oleh Kepala Dinas Kehutanan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan pada 17-18 Februari 2015 di Jakarta. Rapat Koordinasi diharapkan dapat mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemen LHK dalam rangka memfasilitasi sertifikasi SVLK bagi IKM dan IUIPHHK 6000 m3.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan akan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan sertifikasi termasuk pendampingan dalam rangka persiapan sertifikasi serta penilikan pertama bagi IKM secara berkelompok dalam rangka mempercepat perolehan SVLK bagi IKM. Pembiayaan pendampingan dan sertifikasi tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian lain seperti Kemenperin, Kemenkop dan UKM, Kemendag serta Multi stakeholder Forestry Programme3. Kegiatan Percepatan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) secara berkelompok ini dimaksudkan untuk mendorong dan melaksanakan percepatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok pada IUIPHHK kapasitas s.d 6.000 m3/tahun, TPT, Hutan Hak dan IKM Mebel.

Gubernur Jawa Timur, DR. H. Soekarwousai menandatangani Deklarasi Bersama Percepatan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa “Luas wilayah provinsi Jawa Timur 47.154 KM2 merupakan provinsi terluas di pulau Jawa, kawasan hutannya seluas 2.049.031,01 HA (43%) terdiri dari hutan negara 1.367.665,54 HA dan Hutan Rakyat seluas 681.365,47 HA. Produksi Kayu di Jawa Timur tahun 2014 sebesar 3.311.893 M3 yang berasal dari hutan Negara (perum perhutani) sebesar 408.588 M3 dan hutan rakyat sebesar 2.903.305 M3”.

Kelompok pengelola hutan rakyat di Jawa Timur yang telah mendapatkan sertifikasi skema SVLK sebanyak 22 unit dan yang mendapatkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) sebanyak 10 unit. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Jawa Timur dengan kapasitas dibawah 6.000M3 / tahun sebanyak 658 unit yang sudah bersertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebanyak 48 unit, Sedangkan Industri Kecil Menengah (IKM) disektor kehutanan di Jawa Timur sebanyak 5.076 unit yang perlu perhatian khusus.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan (SPHL) dan sertifikasi legalitas kayu (SLK). Proses ini diawasi oleh masyarakat sipil dalam rangka memeriksa legalitas kayu dan produk dari kayu yang dipanen, diolah dan dibeli dari Indonesia. Penilaian legalitas dilaksanakan secara independen oleh auditor lembaga penilai dan verifikasi independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Tujuan Penerapan SVLK adalah :
1. Pemberantasan illegal logging dan illegal trading
2. Perbaikan tata kelola usaha produk industry kehutanan
3. Kepastian jaminan legalitas kayu
4. Meningkatkan martabat bangsa
5. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari

Untuk meringankan beban pengelola hutan rakyat dan pelaku industry rumah tangga / industry kecil diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah maupun industri yang memanfaatkan bahan baku / hasil industrinya. Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa Pemprov akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengelola hutan rakyat perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu, perijinan rumah tangga / industry kecil dibidang kehutanan agar disederhanakan sehingga akan membantu dalam pengurusan SVLK.

www.limbahb3.com